celoteh timpakul di tepi karangmumus

Saturday, March 17, 2007

Jejak Ekologi Yang Tak Pernah Lagi Di(per)hitung(kan)

Kejadian bencana ekologi yang melanda negeri ini telah menjadikan
meningkatnya anggaran belanja negara dan anggaran belanja rakyat. Nilai
yang tidak sebanding dengan sebuah pendapatan negara yang didapat dari
upaya eksploitasi yang berkontribusi pada bencana ekologi. Negari ini akan
segera menuju kebangkrutan bila defisit ekologi tidak tertangani dengan
segera. Jejak ekologi, sebutan sederhana bagi ecological footprint,
merupakan satu sistem yang mengukur seberapa banyak tanah dan air yang
diperlukan populasi manusia untuk menghasilkan sumber yang mereka habiskan
dan menyerap limbah yang dihasilkannya. Jejak ekologi tak pernah lagi
menjadi sebuah acuan negara dalam proses pembangunan dengan melihat neraca
aset-aset alam (ekologi). Pada tahun 2001, dunia telah mengalami defisit
dalam neraca ekologi, yang pada saat yang sama Indonesia masih memiliki
surplus ekologi. Namun melihat trend kecenderungan yang ada, terlihat
jelas bahwa Indonesia sedang menuju defisit ekologi, dimana terjadi
penurunan kapasitas biologi setiap tahun. Berdasarkan perhitungan para
ahli, saat ini diperlukan waktu satu tahun dua bulan untuk bumi dalam
melakukan regenerasi apa yang dikonsumsi penduduk dunia dalam satu tahun.
Ini menunjukkan telah semakin dekat kehilangan sumberdaya pendukung
kehidupan akibat ketidakseimbangan konsumsi manusia dibanding dengan
kemampuan alam untuk menyediakan sumberdaya. Hilangnya Sumberdaya
Greenpeace baru saja mendaftarkan Indonesia agar diakui sebagai pemegang
rekor dunia dalam percepatan pengurangan luasan hutan. Bila Departemen
Kehutanan melaporkan telah terjadi kehilangan hutan 3,8 juta hektar setiap
tahunnya pada tahun 2000 hingga tahun 2003, maka bisa jadi saat ini
kehilangan hutan setiap tahunnya semakin berkurang, yaitu berkisar 2,9
– 3,1 juta hektar setiap tahun, namun bukan berarti luasan hutan
yang tersisa masih akan mampu mendukung kehidupan manusia di dalam dan
sekitarnya. Percepatan hutan tanaman industri, perkebunan besar dan
pertambangan, secara nyata telah menghilangkan lahan berpepohonan (hutan)
secara meluas dengan sangat cepat. Bila pada masa 1967-1989 kebakaran
hutan lebih disebabkan karena alam, maka pada era 1990 hingga saat ini,
kebakaran hutan dan lahan yang meluas lebih disebabkan oleh pembukaan
lahan untuk hutan tanaman industri dan perkebunan besar. Kondisi ini
menjadikan semakin cepatnya terjadi pengurangan luasan hutan Indonesia.
Di wilayah perairan (danau, sungai dan lautan), semakin meningkatnya
limbah-limbah industri telah memicu semakin berkurangnya ikan dan biota
perairan lainnya yang selama ini menunjang kehidupan manusia. Air asam
tambang beserta dengan cairan kimia yang dipergunakan dalam proses
pertambangan, perkebunan besar dan hutan tanaman industri telah pula
menambah ketidaknyamanan ikan untuk tetap bisa bertahan hidup dan
berkembang biak. Ditambah dengan industri bubur kertas dan kertas, beserta
industri pengolahan lainnya, yang belum memiliki unit pengolahan limbah
yang baik, semakin memperparah kondisi ekosistem perairan. Sementara
itu, pada lahan produktif pertanian, perkebunan rakyat dan perikanan,
luasan lahannya semakin menyempit akibat penguasaan tunggal oleh kelompok
pemodal atas nama proses pembangunan. Baik untuk kepentingan perumahan
mewah, pertambangan, perkebunan besar, kehutanan maupun kepentingan
wisata. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan sebagian besar sumber pangan
harus dipenuhi dari wilayah lain, termasuk dengan melakukan impor.
Meningkatnya Konsumsi Di sisi pengguna, semakin tingginya konsumsi dari
manusia diakibatkan terjangan kepentingan industri, dimana setiap
melangkahkan kaki tak akan mampu lagi melepaskan diri dari iklan dan
advertising yang membujuk untuk terus melakukan konsumsi secara berlebih.
Gaya hidup manusia digiring ke arah konsumerisme. Semakin banyak pula
penggunakan produk yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya meningkatkan
jumlah barang yang tak tergunakan (sampah). Lebih parah lagi, sistem
yang dibangun dalam proses pembangunan juga tak pernah memperhatikan
efisiensi dan efektifitas. Misal saja teknologi nir-kertas hingga saat ini
masih harus kalah bersaing dengan penggunaan sistem kerja yang menggunakan
banyak kertas. Mulai dari selembar kertas disposisi (rujukan) hingga
mekanisme perijinan yang menghabiskan berjuta ton kertas setiap tahunnya,
yang akan berimbas pada semakin meningkatnya penebangan pepohonan di
kawasan hutan. Penggiringan gaya hidup lainnya adalah dengan
menghilangkan transportasi publik massal dan memberikan ruang yang luas
kepada publik untuk memperoleh kendaraan pribadi secara mudah, walau
menjadi tak murah. Perusahaan penyedia alat transportasi berbahan bakar
sangat difasilitasi untuk bisa hadir di negeri ini, sementara alat
transportasi publik massal tidak pernah disiapkan untuk menjadi lebih
baik. Selain meningkatkan kebutuhan akan bahan pembuat alat transportasi,
kondisi ini juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan bahan bakar fosil.
Menata Jejak Yang Tertinggal Ketika tak ada lagi air bersih, ikan di
sungai, padi di sawah, hingga tak ada lagi buah-buahan di pepohonan,
mungkin baru akan menyadarkan penghuni bumi saat ini untuk tidak berbuat
yang merugikan bagi alam. Bahkan pelayan publik (pemerintah) mungkin belum
juga akan tersadarkan, hingga tidak ada lagi rakyat yang akan dilayaninya
karena kelaparan, keracunan dan bencana ekologi. Bila tidak dilakukan
upaya perbaikan dalam memanfaatkan aset alam saat ini, maka bisa jadi
penghancuran kehidupan akan terjadi lebih cepat dari yang terbayangkan.
Perlombaan untuk bertahan hidup akan terjadi. Persengketaan antar bukan
lagi masalah kebanggaan semata, namun hanya demi memperebutkan setetes air
bersih untuk diminum, sebutir beras untuk ditanak ataupun demi selembar
tissue untuk menyeka keringat. Etika kehidupan harus kembali
dikedepankan dalam ruang bijak terhadap alam. Agar kemudian alam tak lagi
memusuhi kehidupan manusia. Agar alam mampu menyediakan kebutuhan seluruh
manusia. Juga bagi alam agar mampu terus beregenerasi dengan lebih baik.
Pemerintah sebagai pelayan publik harus mampu menterjemahkan etika
kehidupan dalam ruang hukum dan kebijakan yang berpihak pada keadilan
ekologi. Tidak lagi menghadirkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada
sekelompok kepentingan (rakus) yang tak akan pernah puas dengan dua buah
bukit emas yang telah dimilikinya. Saatnya melakukan transformasi
kehidupan dengan belajar pada alam dan berbagi pada sesama. [070317]

Saturday, March 03, 2007

Krisis Pangan Buah Liberalisasi

Bencana yang terjadi di negeri ini, banjir dan kekeringan, telah mendera
rakyat secara berkelanjutan. Krisis pangan (utamanya beras) telah pula
menjadi penghias berita utama berbagai media massa. Kelaparan melingkupi
berbagai wilayah negeri. Selain kemudian, ketersediaan air bersih
mengikuti.

Departemen Pertanian di tahun 2006 pernah menyatakan bahwa produksi padi
nasional akan surplus 109 ribu ton. Kenyataan yang dihadapi di awal tahun
2007 ini adalah terjadi defisit 852.000 ton beras. Hingga kemudian
pemerintah memaksakan diri untuk mengimpor beras, yang pernah mengalami
kejayaannya di negeri ini di era 90-an.

Tidak pernah dipahaminya akar permasalahan krisis pangan di negeri ini
menjadikan permasalahan ketersediaan pangan tidak pernah terselesaikan.
Pemahaman tentang tingkat kebutuhan pangan penduduk selalu dijawab dengan
sebuah kebijakan jangka pendek dan terus mengeliminir kebutuhan kebijakan
jangka panjang.

Daratan negeri ini semakin intensif untuk dibagi-bagi kepada kepentingan
investasi industri ekstraktif, mulai dari pertambangan, perkebunan skala
luas, hingga kehutanan. Pada akhirnya lahan-lahan produktif pertanian
semakin hari semakin berkurang, selain juga semakin berkurangnya âœbank
panganâ komunitas lokal di dalam hutan akibat penghilangan hutan secara
paksa.

Ketidakberpihakan pemerintah dan parlemen kepada kepentingan ketersediaan
pangan di negeri ini sangat terlihat dari arah pembangunan dan rencana
tata ruang yang dibuat. Dalam RTRWP Kaltim, tergambarkan bahwa luas lahan
pertanian hanya dialokasikan 0,6 juta hektar dari hampir 19 juta hektar
daratan propinsi kaya aset alam ini. Sementara itu, areal daratan yang
diperuntukkan kepada kepentingan investasi semakin meluas. Sektor
perkebunan skala besar (terutama kelapa sawit) mendominasi peruntukan
lahan, diikuti dengan kepentingan kebun kayu (hutan tanaman industri) dan
pertambangan.

Krisis energi yang coba diangkat sebagai permasalahan negeri, dijawab
dengan sebuah pengembangan biofuel dan biodiesel, yang dilakukan dengan
perluasan lahan bagi kepentingan perkebunan penyedia bahan baku biofuel
dan biodiesel. Ditambah dengan peruntukan lahan bagi kepentingan
pertambangan semakin mengabaikan kepentingan lahan bagi pertanian dan
perkebunan rakyat.

Belum lagi ketika pertanian dan perkebunan rakyat digantungkan kepada
kebutuhan ketersediaan pupuk dan pestisida yang memicu peningkatan biaya
produksi pertanian. Sementara dari sisi pasar, produk-produk pertanian dan
kebun rakyat harus bersaing dengan produk-produk asing yang mengintervensi
pasar lokal. Tidak ada niatan dari pemerintah dan parlemen untuk melakukan
perlindungan terhadap kepentingan petani dan komunitas lokal dari serangan
kepentingan pasar (asing) dengan dalih telah memasuki era pasar bebas.

Bila menilik apa yang terjadi di negara utara, maka bisa disaksikan begitu
kuatnya pemerintah negara utara melindungi kepentingan petaninya. Dimana
produk-produk dari luar negara mereka sangat dibatasi untuk dapat masuk ke
pasar dalam negeri mereka. Hal yang terbalik dilakukan oleh pemerintah
Indonesia, dimana produk-produk asing semakin deras memasuki hampir semua
pasar lokal di negeri ini.

Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah
jawaban sesaat atas krisis pangan yang terjadi, dan hanya kelompok kecil
(spekulan) yang akan diuntungkan dengan agenda ini. Posisi petani dan
komunitas lokal akan semakin terpinggirkan ditengah pertarungan besar
kepentingan politik ekonomi pemimpin negeri.

Negeri ini telah dijadikan sebagai sumber bahan baku dan pasar bagi
kepentingan negara utara. Konsumerisme dibangun dengan semakin dikuasainya
media massa oleh iklan, ditambah dengan tak adanya lagi jalan di negeri ini
yang steril dari iklan. Sebuah gerakan terstruktur yang dilindungi oleh
pemerintah demi kenyamanan pemodal. Liberalisasi telah menghasilkan krisis
pangan berkelanjutan.

Proses berkehidupan di negeri ini akan lebih baik, seandainya saja
pemerintah memihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan
oleh undang-undang dasar negeri ini. Proses-proses pencerdasan anak bangsa
dan pensejahteraan rakyat, akan bermanfaat bila menjadi hal utama. Bukan
sekedar mengejar peningkatan investasi (semu) yang pada akhirnya
menghadirkan beragam persoalan ikutan.

Krisis energi dan krisis pangan yang merupakan buah krisis ekologi
tidaklah lepas dari tangan tak terlihat yang sangat mencengkeram
pemerintah dan parlemen di negeri ini. Nyanyian peningkatan ekonomi
tidaklah menjawab sebuah tangisan kelaparan. Hiruk pikuk tarian (erotis)
tidaklah menghilangkan rintihan anak negeri yang selalu disingkirkan. Jas
mewah yang dibeli dari uang publik (APBN/D) tidak akan menghangatkan tidur
rakyat yang tak lagi punya tempat bernaung. Pemerintah dan parlemen sebagai
pelayan publik, bangunlah dari buaian mimpi indah yang diputarkan pemodal
(asing). Saatnya berpihak pada kepentingan rakyat demi keberlanjutan
negeri ini.

Forum Konservasi: Memelihara Perselingkuhan Penghilangan Biodiversity

Forum Konservasi yang dibentuk dari hasil workshop âœSinergisme Kegiatan
Konservasi di Kalimantan Timurâ merupakan jalur tersembunyi yang
dilakukan oleh Lembaga Konservasi Internasional (LKI) dalam memelihara
perselingkuhan penghilangan biodiversity (keanekaragaman hayati) di
Kalimantan Timur. Agak mengherankan memang karena senyatanya telah ada
lembaga Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kaltim yang merupakan
institusi di bawah Departemen Kehutanan yang bertugas untuk mengelola
konservasi, namun tidak memiliki keberanian dan keseriusan dalam menjadi
âœleaderâ dalam pengelolaan konservasi di wilayah ini.

Demikian halnya dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
(Bapedalda) Kaltim, yang juga salah satu tugas pokok dan fungsinya untuk
menjaga kelestarian plasma nutfah, masih belum memiliki keberanian dalam
pengelolaan konservasi. Apalagi Dinas Kehutanan, yang hanya memiliki
kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan
produksi, memiliki keraguan yang kuat dalam memimpin kelestarian hutan di
Kaltim.

Inisiatif yang datang silih berganti, yang selalu diinisiasi oleh LKI,
senyatanya menunjukkan bahwa propinsi ini tidak memiliki sebuah desain
besar (grand design) pengelolaan konservasi. Hingga tahun-tahun mendatang,
yang akan terjadi hanyalah perselingkuhan konservasi, yang memelihara terus
terjadinya penghilangan biodiversity secara berkelanjutan dan sistematis.

Penghilangan biodiversity dimaksud adalah meliputi pengambilan satwa dan
puspa dilindungi dari alam, âœpencurianâ pengetahuan lokal melalui
semakin banyaknya peneliti asing, hingga penguasaan kawasan âœatas nama
konservasiâ yang kemudian diusahakan secara private (bisnis) oleh LKI.
Belum termasuk hingga saat ini permasalahan pengambilan kayu tropis dipicu
oleh mekanisme sertifikasi yang diagung-agungkan oleh LKI, demi pemenuhan
kebutuhan kayu negeri asing.

Kemerdekaan yang diinisiasi oleh kelompok pemuda negeri ini bukanlah
kemudian ditujukan untuk kelanggengan penguasaan negeri ini oleh
kepentingan asing. LKI yang hingga saat ini menguasai sebagian besar
wilayah konservasi di negeri ini, bukanlah bertujuan untuk membantu negeri
ini. Lihat saja Taman Nasional Kutai yang telah sekian puluh tahun
diâmasukiâ oleh LKI, saat ini ditinggalkan begitu saja setelah puluhan
juta dolar digelontorkan dan setelah ratusan pengetahuan diraih oleh
peneliti asing. Tak ada visi kelestarian di LKI, yang ada hanyalah
bagaimana menguasai wilayah untuk kepentingan bisnis dan bagaimana
mengambil sebanyak-banyaknya ruang pengetahuan yang ada di wilayah
tersebut.

Dalam perjalanan masuknya LKI di Kaltim, hingga saat ini sangat sukar
mencari sepuluh orang dari Kaltim yang memiliki pengetahuan kuat dalam isu
konservasi. Baik pada pengetahuan konservasi kawasan, konservasi spesies,
maupun konservasi genetik. Yang ada hanyalah pekerja konservasi yang hanya
menjadi robot (pekerja mekanik) di LKI. Ruang diskusi dan tranformasi
pengetahuan yang selalu digembar-gemborkan LKI saat mulai masuk di sebuah
wilayah, sangat jauh dari kenyataan.

Mekanisme transparansi yang juga selalu diagungkan tak pernah terwujud.
Bilasaja tidak ada yang menggugat, tidak akan pernah diketahui oleh para
pihak di propinsi ini tentang apa saja yang tengah dilakukan oleh LKI.
Hingga hari ini, siapa yang mengetahui hasil penelitian yang telah
dilakukan di Taman Nasional Kayan Mentarang, Pulau Sangalaki, hingga yang
dilakukan di pegunungan karst Kutai Timur? Bahkan masyarakat lokal yang
mendampingi proses penelitian, sangat sering tidak pernah diberikan
pengetahuan tambahan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

Forum Konservasi yang dibangun, sangatlah jelas bukan merupakan kebutuhan
propinsi ini. Forum Konservasi tersebut hanyalah untuk menjadi sebuah
laporan pekerjaan yang dilakukan oleh LKI agar bisa terus berkelanjutan
dana yang diperoleh dari para donatur. Agenda yang sebenarnya tidak pernah
dipublikasikan dengan jelas oleh LKI yang ada di propinsi ini.

Kegelisahan seekor timpakul memang bukan penting bagi LKI, namun ini akan
menjadi penting bagi warga di propinsi ini. Negeri ini dibangun oleh
sebuah semangat kebersamaan menuju kebebasan. Peningkatan kapasitas
pengetahuan warga propinsi ini menjadi sebuah hal yang penting. Bila hanya
berdiam diri dan menyerah pada situasi, hal inilah yang tidak pernah
diinginkan oleh pendiri negeri. Apalagi kalau harus terus menghamba pada
kepentingan asing.

Propinsi Kaltim yang sangat kaya akan aset-aset alam dan pengetahuan
tradisional harusnya sanggup untuk menjadi lebih maju dibanding saat ini.
Namun cengkeraman kepentingan asing yang menjanjikan keping-keping emas
sesaat sepertinya telah menina-bobokan pengutamaan kepentingan rakyat.
Haruskah pembodohan berkelanjutan terus terjadi di propinsi ini? Saatnya
berpikir dan bertindak bagi kepentingan rakyat, tidak bagi kepentingan
asing.

Thursday, March 01, 2007

Jelajah Maya Kalimantan Timur

Internet, saat ini sepertinya hanya menjadi bagian bagi kelompok masyarakat
menengah ke atas. Mahalnya peralatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk
menjelajah di dunia maya yang kaya akan informasi dan pengetahuan, menjadi
sebuah hambatan utama dan pertama. Di luar itu, ternyata terdapat sebuah
kondisi pensia-siaan keberadaan peralatan dan koneksi internet yang luar
biasa di kalangan pemerintah. Sebuah temuan yang mengejutkan adalah
keberadaan tidak kurang dari 26 komputer server yang hingga saat ini hanya
tergunakan sebagian kecilnya.

Bisa jadi karena ketidaktahuan atau malah akibat dari terlalu banyaknya
peralatan yang telah dimiliki, hingga tidak tahu lagi berapa banyak
teknologi yang dimiliki. Hal yang menarik juga adalah ketika website
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (kaltim.go.id) tidak lagi bisa
diakses karena penyedia layanan tidak diperpanjang kontraknya. Baru
setelah di"gugat" oleh beberapa kalangan, tersadarkan akan pentingnya
pintu gerbang propinsi ini di dunia maya. Akhirnya, dengan sebuah
aktivitas "gotong royong" akhirnya bisa kembali terbuka "gerbang maya"
propinsi ini, walaupun harus berpindah alamat menjadi kaltimprov.go.id.
Sebuah pekerjaan yang maha dahsyat yang dilakukan oleh tim dari sebuah
sekolah kejuruan TI swasta di Samarinda agar supaya gerbangnya kembali
terbuka.

Dari penjelajahan hingga saat ini, bisa jadi angka yang disajikan oleh
APJII sebagai sebuah gambaran kondisi negeri ini. Baru 8% penduduk negeri
ini yang menggunakan internet di tahun 2006, dengan tarif internet yang
masih sangat mahal. Namun telah ada sebuah arah membaik di masa datang
(seandainya mampu terlaksana), dimana Konferensi Teknologi Operasional
Internet Asia-Pasific (Asia-Pasific Regional Internet Conference on
Operational Technology/APRICOT) yang berlangsung di Bali tanggal 26-27
Februari 2007, menghasilkan komitmen untuk membuat internet dan teknologi
informasi serta komunikasi yang tersedia dan terjangkau.

Grand Design TI: Perencanaan Masa Datang Perjalanan TI di Kaltim

Dunia ini terus bergerak. Kemajuan teknologi akan semakin menghasilkan
teknologi yang mudah dan murah bagi pengguna. Menjadi penting membangun
kesiapan pengguna teknologi agar tak menjadi gagap terhadap teknologi yang
dihasilkan, atau malah menggunakan teknologi untuk kepentingan yang tak
berguna. Bisa jadi dengan teknologi yang akan datang akan menghasilkan
kejahatan terbaru pula. Inilah yang penting dibingkai di propinsi ini
sebelum berlari mengikuti perkembangan jaman.

Dalam beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan
Investasi Daerah (BPID) Kaltim, telah digulirkan wacana membuat grand
design teknologi informasi (GD-TI) di Kaltim. Sebuah kelompok dari
berbagai kalangan telah dirangkul untuk bahu-membahu mewujudkannya. Mulai
dari pengusaha, akademisi, sekolah, hingga komunitas TI. Hanya saja masih
ada pihak yang enggan menggabungkan diri karena memiliki agenda tersendiri
dan terlalu sibuk dengan mainannya sendiri. Inilah sebuah tantangan awal
dalam mencoba membangun kerangka kerja besar bersama di dunia teknologi
informasi di Kaltim.

Dari hasil penjajakan awal, ditemukan banyak sekali celah yang harus
diperbaiki dalam konteks teknologi informasi di pemerintahan dan dunia
pendidikan. Sumberdaya manusia yang belum memadai, peralatan yang tidak
dikelola dengan baik, penggunaan perangkat lunak (software) yang tak
resmi, hingga masalah kebijakan yang masih belum mendukung secara
maksimal.

GD-TI haruslah dibuat sesegera mungkin. Selain dapat menunjang pelaksanaan
Pekan Olahraga Nasional di Kaltim tahun depan, GD-TI juga akan menjadikan
sebuah pencapaian yang terukur dan terarah bagi pengembangan TI di Kaltim.
Usaha awal yang sudah cukup baik, hanya saja masih penting untuk membuka
keterlibatan lebih banyak pihak untuk berkontribusi pemikiran dalam
penyusunan dan pelaksanaan GD-TI Kaltim.

Internet Exchange: Jalan Alternatif TI

Selain GD-IT yang menjadi penting, internet exchange yang merupakan
infrastruktur fisik yang memungkinkan penyedia jasa internet (ISP) yang
berbeda untuk menggunakan jalur secara bersama dengan persetujuan, menjadi
kebutuhan wilayah ini, terutama juga dalam mendukung perwujudan
e-government dan me-rakyatkan internet. Semakin banyak bertumbuhan ISP di
Samarinda dan Balikpapan, ditambah dengan akses internet yang dimiliki
Pemerintah Propinsi maupun kota, perguruan tinggi dan sekolah kejuruan,
maka akan semakin memungkinkan dilahirkannya SIX (Samarinda Internet
Exchange) maupun KTIX (Kalimantan Timur Internet Exchange).

Keuntungan pertama adalah semakin mudahnya jejaring informasi yang akan
dibangun antar instansi pemerintah, termasuk juga terhadap kelompok
perguruan tinggi dan swasta maupun masyarakat pada umumnya. Keuntungan
lainnya adalah akan bisa terbangun sebuah kawah informasi yang sangat luar
biasa yang dapat diakses dengan cepat dan biaya lebih murah, bila saja
semangat kebersamaan dalam mewujudkannya tetap terjaga.

Kepentingan bisnis pasti akan tumbuh dalam proses perjalanannya. Menjadi
penting untuk tetap terjaga sebuah roh kebersamaan di dalamnya.
Pengetahuan bukanlah hanya semata milik perseorangan, pengetahuan akan
lebih berarti bilamana digelontorkan pada pihak yang lebih banyak.

Jelajah Maya Kalimantan Timur

Berikutnya yang menjadi tantangan terberat adalah bagaimana masyarakat
Kaltim berkehendak untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Ketika
faktor harga telah mampu ditekan serendah mungkin, apakah kemudian
masyarakat Kaltim akan tergiur untuk berselancar di jagad maya?

Pertanyaan bagi penggila TI saat ini adalah ketika semakin banyak akses
internet murah, bahkan gratis pada sebuah tempat, namun kemudian masih
banyak kelompok yang seolah tidak tertarik dengan gunung informasi yang
akan tersajikan. Benar saja bahwa hingga saat ini hanya 8% penduduk negeri
yang telah mengakses internet dikarenakan faktor tarif yang masih selangit.
Namun apakah kemudian akan meningkat tajam ketika tarif menjadi sangat
murah?

Memasyarakatkan TI bukanlah semudah memasyarakatkan teknologi telepon
genggam. Masih banyak hal yang menjadikan sebuah kesenangan yang tidak
sekedar melihat situs porno ataupun ber"marketing" di dunia maya. Dunia
maya harus bermanfaat secara pengetahuan bagi kehidupan keseharian
masyarakat, dimana dengan keberadaannya akan terjadi peningkatan ekonomi
kerakyatan hingga terbangunnya jejaring kehidupan sosial-kultural yang
lebih luas. Jagad maya adalah ruang kehidupan yang berbeda, dan akan
sangat berarti bila disandingkan dalam berkehidupan di negeri ini.

Pertanyaan penting bagi pelayan publik (pemerintah) dan masyarakat Kaltim
adalah apakah memang dibutuhkan sebuah jejaring informasi (teknologi
informasi) bagi kehidupan di Kaltim ini? Bila ya, marilah bersama
mendesakkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kembalinya
domain kaltim.go.id sebagai langkah pertama. Dan kemudian menjadi penting
untuk bersama membangun grand design teknologi informasi di Kaltim, serta
dilanjutkan dengan bersama mewujudkannya.