Bisa jadi tak ada yang salah dengan arah membangun negeri. Buah-buah
pengerukan aset-aset alam telah dirasakan oleh sebagian kecil penghuni
negeri. Ketimpangan perekonomian terjadi. Konglomerasi membudaya dan
menguasai ruang kehidupan. Satu persatu penyangga kehidupan rakyat runtuh
menghujam bumi.
Persoalan ekonomi, kelangkaan bahan pangan, tingginya biaya pendidikan dan
kesehatan, penggusuran, meningkatnya pekerja seks komersial, ruang tahanan
yang tak lagi mencukupi, serta rangkaian kejadian bencana ekologi,
sepertinya bukan lagi saatnya diselesaikan secara parsial. Dasar utama
permasalahan tak pernah disentuh oleh pemimpin negeri. Politikus tengah
menari di atas tangisan negeri.
Mungkin setengah abad kemerdekaan negeri ini belum jua cukup untuk
menjawab pertikaian kepentingan kelompok di negeri ini. Keinginan untuk
menguasai dan menjajah sesama anak negeri masih mengikat kuat. Partai
politik menjadi sebuah kendaraan nyaman menuju medan pertempuran. Media
massa berkutat diantara pertarungan, demi keberlanjutan kehidupannya.
Tak banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat, selain tetap menyibukkan
dirinya dalam ruang bernegara, dan sesekali menyaksikan tayangan
kekerasan, mistis dan kebodohan di televisi untuk menghibur diri. Biaya
pendidikan dan kesehatan yang masih tak terjangkau menjadikan rakyat harus
berlomba-lomba me-Tuhan-kan keping uang.
Pondasi kehidupan di negeri ini akan semakin dihancurkan atas sebuah
kepentingan kelompok kecil penguasa negeri. Sementara kepentingan pemodal
terus menguatkan cengkeramannya di setiap ruas wilayah negeri ini. Saat
ini, seakan tak ada lagi celah negeri ini yang tak lagi di bawah kendali
kekuatan pemodal, sebuah tangan yang tak terlihat.
Berbalik pada kesejarahan kelahiran negeri ini, begitu banyak darah dan
air mata yang mengaliri anak-anak sungai dalam jalan menuju kesejahteraan
dan kebahagiaan bersama. Berkumpulnya para pemikir muda untuk meraih
kebebasan berkreasi di negeri inipun saat menggelar persiapan kemerdekaan,
saat ini telah berubah arah menjadi sebuah perkumpulan pemuda yang tanpa
arah.
Hilangnya beberapa catatan kesejarahan negeri ini (yang sengaja
dihilangkan) telah menjadikan arah negeri ini tak lagi pada jalan yang
sejatinya. Penguasaan yang cukup kuat dari kepentingan asing, semakin tak
terkendalikan. Menghamba pada kepentingan pasar telah menggeliat dalam
setiap ruas sendi kehidupan.
Negeri yang menangis saat ini sudah saatnya melakukan pengembalian memori
pada cita berdirinya negeri. Bukan pada penguatan terhadap sistem
feodalistik, namun lebih pada bagaimana anak negeri dapat memiliki
kesejahteraan dalam berkehidupan. Jaminan atas diperolehnya pendidikan
yang gratis dan berkualitas, layanan kesehatan yang gratis dan
berkualitas, hingga terbukanya ruang kreatifitas yang didukung oleh
pelayan publik negeri ini. Perebutan ruang kekuasaan harus semakin
dikesampingkan dalam pertarungan hari esok.
Pilihan negeri ini ke depan adalah seorang pemimpin yang memiliki tiga
pondasi kepemimpinan, kejujuran, kecerdasan, keberanian. Bukan lagi
seorang calon yang hanya berasal dari perjalanan karir politiknya. Bukan
pula pemimpin yang berasal dari dukungan kuat pemodal. Namun pemimpin yang
benar-benar lahir dari rakyat negeri yang tertindas. Sudah cukup negeri ini
dipimpin oleh para petualang politik yang tak pernah memperhatikan akar
rumput. Saatnya rakyat yang berkuasa.
Ruang publik di negeri ini pun sudah saatnya dibuka selebar-lebarnya, yang
diikuti dengan sebuah pendidikan kritis bagi rakyat. Tidak hanya
menyanyikan lagu kebangsaan namun melupakan makna lagu kebangsaan. Tidak
sekedar mewakilkan rakyat pada elite-elite lokal yang telah dikuasai oleh
kepentingan penguasa dan pemodal. Mendesak saat ini adanya hukum yang
melindungi ruang publik untuk beraktivitas dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian terhadap proses pembangunan di sekitar mereka.
Kalangan akademisi sudah saatnya kembali pada sebuah temuan-temuan
konseptual untuk menjadi landasan berpikir arah negeri ini. Tidak terlalu
disibukkan dengan berebut proyek-proyek karena periuk nasinya tak pernah
terpenuhkan. Bukan juga selalu disibukkan dengan kepentingan politik
golongan tertentu untuk jaminan kehidupan. Berpikirlah untuk kembali pada
mencetak anak negeri yang jujur, cerdas dan berani, tidak sekedar memiliki
nilai sempurna namun tak berkualitas.
Negeri ini sedang menangis. Air mata tengah gugur satu persatu secara
perlahan. Namun tangisan ini sepertinya tidak menjadi penting bagi anak
negeri. Pembodohan dan heroisme selalu menjadi sebuah hiburan semu.
Menghadirkan senyum yang akan hilang diterpa laparnya perut. Sudah
selayaknya negeri ini bangkit dengan tidak hanya bermodal semangat.
Mereka yang hari ini selalu digusur, dikejar, ditangkap oleh unit
pengamanan pemerintah hari ini dan dianggap sebagai penyakit masyarakat,
harusnya tidak hanya diselesaikan dengan membangun tembok kebebasan bagi
mereka. Lihatlah apa yang menjadikan mereka memilih proses kehidupannya.
Berikanlah pada rakyat sebuah proses yang lebih berpihak pada kehidupan,
bukan dengan menciptakan â˜setanâ™ yang menakutkan kehidupan rakyat.
Negeri yang menangis akan tetap menangis. Karena tak akan ada yang ingin
benar-benar memiliki ketulusan untuk sesama. Pertarungan kepentingan,
keinginan untuk menguasai, naluri mempertahankan kehidupan, selalu
melingkupi setiap ruas negeri ini. Negeri yang menangis menantikan sebuah
perubahan cepat. Negeri yang menangis menunggu datangnya pemimpin yang
jujur, cerdas dan berani. Ini adalah negeri bersama, bukan negeri bagi
segelintir makhluk yang bernama pemodal dan partai politik. [070228]
pandiran timpakul at
9:28 AM
|
0 nang bamamay
Inisiasi Heart of Borneo telah dideklarasikan di sela-sela pertemuan Forum
Kehutanan Dunia di Bali beberapa waktu lalu. Sebagian besar pihak
memandang Deklarasi Heart of Borneo sebagai sebuah upaya untuk
penyelamatan jantung Borneo dan sangat bermanfaat bagi Borneo dan
Indonesia. Mungkin bisa jadi benar apa yang disampaikan, namun tetap
menjadi penting untuk melihat lebih dalam terhadap proses yang tengah
terjadi di wilayah ini.
Kalimantan Timur merupakan propinsi yang menjadi lahan empuk bagi lembaga
konservasi internasional dan lembaga kerjasama internasional. Hingga hari
ini tidak kurang dari 8 lembaga konservasi internasional (LKI) hadir
dengan beragam program yang semuanya bertemakan "konservasi untuk
kesejahteraan masyarakat". World Wildlife Fund for Nature (WWF) di Taman
Nasional Kayan Mentarang, Center for International Research (CIFOR) di
Malinau, The Nature Conservancy (TNC) di Berau dan Kutai Timur, Turtle
Foundation di Berau, TropenBos International (TBI) di Malinau dan Pasir,
World Education (WE) di Berau dan Kutai Timur, Borneo Orangutan Survival
Foundation (BOSF) di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, dan pemain baru
Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF) di Kutai Timur dan Bulungan.
Begitu menariknya propinsi ini telah menjadikan lahan baru bagi program
konservasi dunia. Mulai dari isu orangutan, penyu, kawasan taman nasional,
hutan lindung, hingga pengelolaan hutan oleh komunitas lokal. Menjadi
penting untuk dilihat apa yang sebenarnya telah terjadi dan dilakukan oleh
lembaga-lembaga tersebut, karena hingga saat ini Balai Konservasi
Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur belum tentu mampu melakukan
pengawasan dan pemantauan kinerja mereka. Dalam setiap piagam kerjasama
(bila dilakukan kerjasama resmi), ada kewajiban lembaga kerjasama
internasional untuk berkomitmen berkontribusi dana yang bisa mencapai
US$500.000 setiap tahun untuk Departemen Kehutanan, serta mengikutsertakan
staf Departemen Kehutanan (hingga staf di daerah) untuk terlibat dalam
kegiatan yang dilakukan.
Kondisi ini kemudian menjadikan terjadinya "perselingkuhan konservasi"
antara pihak yang beraktivitas dengan yang harusnya menjalankan fungsi
monitoring dan evaluasi. Telah lebih dari 10 tahun berbagai lembaga
tersebut melakukan aktivitas di Kalimantan Timur, namun tak jua ada
dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja konservasi yang
dilakukan. Sementara semakin banyak dana internasional yang mengalir (yang
sebagian untuk kepentingan pekerja asing), dan semakin juga banyak
"penjualan" isu konservasi di dunia internasional, dan tidak pernah jelas
terjadinya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di tingkat lokal dalam
pengetahuan konservasi maupun pengetahuan lainnya.
Temuan sementara hingga hari ini adalah staff Departemen Kehutanan
(termasuk institusi teknisnya) semakin banyak yang menggunakan "baju" LKI
tersebut. Padahal secara status masih sebagai pegawai negeri, namun dengan
pendapatan berasal dari lembaga konservasi. Dengan dalih ini demi
kepentingan pengawasan dan termasuk dalam piagam kerjasama, proses
"perselingkuhan" menjadi sebuah proses yang legal. Bisa jadi dianggap tak
ada yang salah dengan hal ini, namun bila dilihat dari sisi berbeda, bahwa
kemudian akan terjadi stagnansi program konservasi Departemen Kehutanan
karena dengan jumlah staff yang sudah sedikit, malah lebih banyak sibuk
dengan sebuah program yang terkadang tidak merupakan agenda dari
Departemen Kehutanan.
Dari sisi pelaksanaan program, cenderung dilakukan "paksaan" kepada
institusi pemerintahan di daerah hingga pusat. Surat undangan yang
berlabelkan Sekretariat Propinsi ataupun institusi teknis sering kali
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan workshop ataupun seminar yang
merupakan program dari LKI.
Dalam sisi pemindahan pengetahuan (transfer knowledge) kepada komunitas
lokal, aliran pengetahuan malah mengalir dari komunitas lokal ke peneliti
asing dan bukan sebaliknya. Proses peningkatan cara berpikir dan
menganalisa sebuah permasalahan pada staf yang selama ini membantu
kerja-kerja yang dilakukan oleh LKI tidak pernah terjadi. Publikasi yang
dihasilkan lebih diutamakan dengan berbahasa Inggris, dengan jumlah
terbatas dan harga yang sangat mahal. Sangat jarang ditemukan hasil
penelitian yang dicetak dalam bahasa Indonesia (apalagi dengan bahasa
lokal), jumlah yang banyak, dan harga yang murah, sehingga bisa dibaca dan
dipelajari oleh begitu banyaknya pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur.
Dalam proses yang dilakukanpun sebagian besar merupakan "paksaan"
inisiatif dari LKI, bukan terbangun dari kepentingan pemerintah lokal,
karena sejatinya konservasi masih belum merupakan hal penting bagi
pemerintahan lokal. Dari sebuah workshop yang kadang tidak terpahamkan
substansinya, hingga menggunakan mekanisme perwakilan komunitas lokal,
serta proses partisipatif tanpa keterlibatan publik. Seringkali
pihak-pihak yang dipandang kontra pemikiran secara perlahan disingkirkan
dalam diskusi, karena dipandang mengganggu proses. Inilah yang disebut
proses partisipatif dan kolaboratif oleh LKI.
Lebih parahnya, terjadi "perselingkuhan" demi memuaskan pejabat pusat LKI.
Sebuah surat pengantar perpindahan Anggrek Hitam pernah dikeluarkan oleh
BKSDA Kaltim atas permintaan sebuah LKI dengan dalih untuk dipamerkan
dalam sebuah pameran di Jakarta. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata
pameran yang dimaksud tidak pernah dilaksanakan, dan Anggrek Hitam
tersebut adalah untuk kepemilikan pribadi pejabat pusat LKI. Ironis
memang, namun inilah yang bisa jadi semakin sering terjadi.
Kejadian berbeda ketika satwa (orangutan) dalam kondisi tersiksa (termasuk
dibunuh), tidak ada respon keberpihakan terhadap kesejahteraan satwa
(animal welfare), yang merupakan salah satu prinsip dasar konservasi, dari
pekerja LKI. Yang disibukkan hanyalah menata ulang penampilan di depan
publik dengan mencoba "merayu" beberapa wartawan media untuk memuat siaran
pers dan aksi yang LKI lakukan. Tidak pernah dipikirkan bagaimana untuk
memperbaiki pemahaman konservasi pada pekerja LKI, maupun memperbaiki
prosedur standar operasi (standard operational procedure) dari kerja-kerja
yang dilakukan.
Pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) terkadang terlena dengan nuansa
pertemuan di hotel hingga perjalanan studi banding yang difasilitasi oleh
LKI, sehingga tidak sadar akan mengeluarkan APBD untuk kepentingan sebuah
badan yang dibentuk LKI, tanpa pernah melihat lebih dalam manfaatnya bagi
rakyatnya yang seharusnya dilayani. Penghargaan yang diberikan oleh LKI
pun semakin menambah keterlenaan kerja-kerja yang dilakukan dengan
melayani kepentingan LKI dibandingkan melayani kepentingan publik.
Pertanyaan dasar harusnya muncul di awal ketika sebuah LKI tertarik
beraktivitas di sebuah lokasi di Kaltim. Untuk apa mereka beraktivitas?
Benarkah untuk konservasi? Benarkah untuk kepentingan global? Sebuah
catatan mengungkapkan kerja sebuah LKI (yang juga beraktivitas di Kaltim)
di wilayah lain di Indonesia, ternyata adalah untuk mendirikan sebuah
perusahaan wisata laut (yang sebagian investasinya dari utang dengan
lembaga keuangan internasional), dengan sebelumnya program konservasi
diarahkan untuk menghalau nelayan dari kawasan tersebut. Pemuasan nafsu
bagi orang asing di negeri ini lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan
daerah tangkapan bagi nelayan, yang akhirnya saat ini Indonesia harus
mengimpor produk perikanan.
Temuan lain yang pernah dilansir oleh Washington Post, bahwa sebuah LKI
(yang juga bekerja di Kaltim) setelah melakukan mekanisme "buy an acre"
pada sebuah kawasan konservasi (yang katanya) untuk pelestarian satwa,
dalam beberapa waktu kemudian dialihkan untuk kepentingan perumahan
(property) dan pertambangan gas. Berbeda sedikit, juga kerja yang
dilakukan LKI di sektor perkayuan, setelah melakukan pertemuan di hotel
mewah, secara perlahan mulai berpikir mengambil alih kepemilikan konsesi,
yang kemudian diperuntukkan bagi penyediaan kebutuhan kayu bagi Amerika
Serikat.
Celoteh miring pasti akan hadir setelah terbacanya tulisan ini. Bahkan
terkadang intimidasi dilakukan kepada penulis. Namun ini hanyalah sebuah
"peringatan awal" dari penulis bagi warga negeri ini agar tak lagi
terjajah atas nama konservasi. Ini juga sebagai tanggapan terhadap celoteh
pekerja bawahan di LKI kepada penulis yang selalu mengeluhkan adanya
benturan antara kebutuhan komunitas dengan kepentingan LKI. Telah begitu
lama negeri ini membangun kemerdekaannya. Telah sangat lama kelompok
pemuda membangun kebersamaan demi kemajuan anak negeri. Haruskah secara
perlahan kemudian negeri ini "dijual" demi kepentingan asing? Secara
perlahan LKI telah membeli lahan-lahan (baik dalam skala kecil maupun
skala luas) atas nama konservasi, yang pada akhirnya adalah untuk
kepentingan ekonomi negara utara dan para donatur konservasi. Haruskah
penindasan terus berkelanjutan? Pilihannya sederhana, bangkit melawan atau
tetap bersenggama dalam kenikmatan penindasan.
pandiran timpakul at
8:01 AM
|
0 nang bamamay
"Kacang ijo dalam kaleng. Minuman kaleng yang tidak diproduksi di negeri
ini, padahal negeri ini menjadi penyedia bahan baku bagi industri
tersebut" demikian paparan Faisal Basri dalam Konvensi Media Massa
Nasional IV yang berlangsung di Hotel Borneo, Samarinda, kemarin (8/2).
Begitu banyaknya produk-produk makanan ringan, mulai dari kacang gurih,
ting-ting, kumis kucing, hingga asam jawa, yang diproduksi tidak di
Indonesia. Malaysia dan Vietnam telah mendirikan industri makanan ringan
yang bahan bakunya sebagian besar dari Indonesia.
Kondisi yang menyeramkan bagi bangsa ini. Disaat terdapat 39,05 juta
penduduk miskin, ternyata Indonesia masih menyisakan kekayaan yang
dikuasai oleh pemodal asing. 70% Perbankan di Indonesia hari ini
kepemilikannya tidak oleh Indonesia. Belum termasuk sektor pertambangan,
perkebunan besar, hutan tanaman industri, kehutanan dan perikanan, yang
senyatanya dimainkan tidak oleh rakyat Indonesia. Tak pernah disadari
mungkin oleh para pemegang kekuasaan, di saat mengejar investasi yang
berlebih bagi peningkatan ekonomi tidak riil, senyatanya telah
menghabiskan lahan-lahan produktif rakyat yang selama ini menjadi penopang
kehidupan negeri.
Ichlasul Amal dari Dewan Pers Indonesia memaparkan bahwa hampir 90%
aktivitas perekonomian dilakukan oleh kelompok mikro dan kecil. Pedagang
Kaki Lima, yang hingga hari ini masih harus tergusur oleh kepentingan
supermal maupun ruko, harus memasuki pertarungan ekonomi hanya demi bisa
bertahan hidup hari ini. Lebih jauh ternyata, petani dan nelayan masih
belum dianggap menjadi bagian penting dalam membangun pondasi ekonomi
negeri. Penguasa masih hanya berkutat dengan stabilitas investasi, yang
senyatanya, menurut Faisal Basri, telah menunjukan angka negatif
(penurunan) dalam dua tahun terakhir.
Bila melihat di sektor pendidikan, maka bisa jadi bahwa inilah yang
harusnya menjadi sektor kunci dalam membongkar arah pemerataan
kesejahteraan di negeri ini. Pendidikan hingga hari ini hanya melihat pada
kompetensi industri, teknologi dan bisnis raksasa, bukan pada kompetensi
menguatkan sektor pedagang kaki lima, petani dan nelayan. Sekolah menengah
dan perguruan tinggi berkutat dan berlomba untuk memfasehkan siswanya
dengan bahasa asing dan teknologi informasi. Bukan salah memang, namun
kemudian menjadi terlupakan bagaimana pondasi ekonomi bangsa yang
sejatinya harus dihasilkan tak pernah tergarap dengan serius.
Negeri yang berlabelkan maritim dan agraris, hingga saat ini masih sangat
sedikit menghasilkan teknologi sederhana yang bisa digunakan untuk
menopang sektor riil rakyat. Penemuan telo (ketela) ungu melingkar oleh
seorang akademisi perguruan tinggi negeri di Samarinda, mungkin hanya
menjadi sebuah tulisan kecil dalam jurnal ilmiah. Bank beras lokal yang
dikoleksi oleh sebuah lembaga, bisa jadi telah tak lagi bisa ditanam
karena tak pernah juga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
pemuliaannya. Hilangnya ikan patin di perairan Mahakam, bisa jadi karena
telah lupa untuk mempersiapkan benih berkelanjutan bagi petani keramba.
Di luar itu, penguasaan lahan produktif (termasuk perairan produktif) oleh
industri ekstraktif skala luas telah pula mengakibatkan tergerusnya budaya
pertanian dan nelayan sebagian besar rakyat. Sudah saatnya berpikir ulang
tentang desain pemerataan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Bagaimana
sektor ekonomi riil di tingkat rakyat bisa terfasilitasi dengan baik dan
bagaimana kemudian teknologi mampu mendukung pengembangan ekonomi rakyat.
Bukan sebaliknya, saat teknologi malah mengeliminir dan semakin
memarginalkan sektor ekonomi rakyat. Sudah waktunya berpihak pada rakyat
dan tidak lagi menghamba kepada modal!
[070209]
:: catatan kecil mengamati Konvensi Nasional Media Massa IV di Samarinda,
8 Februari 2007
pandiran timpakul at
8:52 AM
|
0 nang bamamay