celoteh timpakul di tepi karangmumus

Saturday, September 23, 2006

Lingkungan Hidup dan Utang Pebisnis

Permasalahan lingkungan hidup sepertinya enggan beranjak dari negeri kaya
sumberdaya alam dan manusia ini. Pembakaran hutan dan lahan, pencemaran
sungai dan perairan, pembalakan haram hingga bencana ekologi masih saja
terjadi. Berbagai komitmen terucap dari berbagai pemangku kepentingan,
mulai dari pelayan publik (pemerintah), pembuat kebijakan (parlemen),
pemodal (pengusaha), hingga kalangan kelompok masyarakat sipil.

Di sisi lain, kemiskinan dan pengangguran terbuka menjadi isu yang seolah
kontra terhadap keinginan untuk melakukan pencegahan pengrusakan
lingkungan hidup. Isu pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, beserta
berbagai pendirian industri baru di hamparan daratan dan perairan
Indonesia, yang katanya bertujuan untuk menurunkan jumlah pengangguran dan
buruh migran, seolah berlawanan dengan keinginan kalangan penyayang alam
untuk tetap tersedianya kawasan ekologis yang baik bagi komunitas lokal.

Di dalam pidato kenegaraan Presiden RI di depan DPR RI tanggal 16 Agustus
2006, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan prioritas yang
tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar
dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Namun dalam pidato kenegaraan
tersebut hanya disebutkan pengembangan energi alternatif sebagai langkah
untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Hilangnya sumber-sumber kehidupan komunitas lokal sebagai dampak dari
rusaknya kawasan hutan juga akan memicu terjadinya pengrusakan ekosistem
yang lebih luas. Berubahnya budaya lokal dalam pengelolaan kekayaan alam
lebih banyak dipicu akibat tekanan dari masuknya investasi di sebuah
kawasan. Tidak adanya keamanan dalam mengelola ladang, sawah dan sumber
pangan lainnya mendorong terjadinya urbanisasi dan transmigrasi, yang pada
akhirnya menjadi sebuah permasalahan sosial baru di kawasan lain.

Federasi Serikat Petani Indonesia menyampaikan bahwa pada 1993 jumlah
petani gurem sebanyak 10,9 juta meningkat menjadi 13,7 juta pada 2003, dan
penguasaan tanah rata-rata petani yang pada 1993 hanya 0,5 ha susut menjadi
0,3 ha pada 2003. Sementara Koalisi Anti Utang menyatakan sampai dengan
bulan Maret 2006 jumlah orang miskin di Indonesia telah mencapai 39,05
juta orang atau 17,75 persen dari keseluruhan populasi rakyat Indonesia,
serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2006 telah mencapai
10,4 persen yang lebih tinggi dibanding keadaan bulan Februari tahun 2005
yang sebesar 10,3 persen.

Solusi yang diberikan pemerintah dengan membuka keran kemudahan investasi,
malah menjadikan jurang ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Peluang kerja
dan kesejahteraan rakyat, khususnya komunitas lokal tidak pula hadir
seiring dengan hadirnya berbagai perusahaan di sekitar mereka. Pekerja
yang didatangkan dari kawasan luar, dengan dalih lemahnya kapasitas yang
dimiliki komunitas lokal, telah pula menghadirkan benih-benih konflik
sosial di masa datang. Padahal perkebunan besar dan industri kehutanan
hanya mengisi angka 3% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia, sementara
hampir 40-60% rakyat Indonesia sangat menggantungkan kehidupannya terhadap
keberadaan sawah, ladang dan hutan.

Belum termasuk pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan yang
sebagian besar modalnya berasal dari perbankan Indonesia. Misalnya saja,
utang Raja Garuda Mas, perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman
industri, pulp dan kertas, telah mencapai USD 1,455 miliar atau sekitar Rp
12 triliun. Sementara kenyataannya perusahaan ini masih terus melakukan
konversi kawasan hutan menjadi lahan kritis, terindikasi melakukan
pembakaran, serta menghadirkan kesengsaraan bagi komunitas di kawasan
pengusahaannya.

Selama bertahun-tahun pemerintah telah memberikan subsidi yang mencapai
miliaran dollar kepada pengusaha industri kehutanan di Indonesia. Subsidi
diberikan dalam bentuk royalti yang rendah, hibah tunai dan pinjaman
bebas bunga serta syarat-syarat yang lunak bagi pembayaran kembali
pinjaman yang diberikan oleh bank-bank milik pemerintah, keringanan pajak
yang longgar, termasuk pembebasan pajak selama periode tertentu, dan
pembebasan bea masuk.

CIFOR dalam laporannya menyatakan, subsidi paling besar kepada
konglomerat kehutanan Indonesia adalah dihapuskannya hutang yang
dinikmati oleh industri kehutanan. Antara tahun 1999 dan 2001, BPPN telah
mengambil alih Rp. 21,7 triliun kredit macet yang berhubungan dengan
kegiatan kehutanan. BPPN juga mengambil alih aset dari dua konglomerat
terbesar di sektor kehutanan sebagai jaminan pembayaran kembali kredit
sebesar US$4,9 miliar. Selain hal diatas, BPPN telah mengambil alih asset
senilai Rp. 23 triliun dari Kelompok Sinar Mas. Namun BPPN tidak mampu
menagih hutang itu, dan sekurang-kurangnya 70% dari nilai total
dihapuskan, yang merugikan negara sebesar lebih dari US$2,1 miliar.
Sementara pengelakan pajak hutan diperkirakan telah merugikan negara
sekitar US$1,5 miliar per tahun dalam bentuk pendapatan yang hilang.

Pemerintah dan kalangan Perbankan di negeri ini sudah sepatutnya mulai
patuh terhadap kebijakan yang dibuatnya. Penilaian kinerja perusahaan
(Proper) terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi program tahunan
Kementerian Lingkungan Hidup harusnya dapat berpengaruh pada kualitas
kredit perusahaan. Bank sebagai debitur dapat menurunkan kualitas kredit
bagi perusahaan berperingkat buruk. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank
Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva
Bagi Bank Umum menyebutkan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu
faktor di dalam penilaian kredit. Bank Indonesia juga telah sepakat
menggunakan proper KLH dalam melakukan penilaian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat
Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, juga menyampaikan tentang kepastian
pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan hidup dari debitur. Karena bila
tidak, maka bukan tidak mungkin Bank yang tidak mentaati edaran tersebut
dapat menjadi bagian bank bermasalah yang akhirnya harus kembali menjadi
beban rakyat. Bank harus berhati-hati untuk memberikan kredit kepada
debitor yang dikategorikan tidak ramah lingkungan. Pemberian kredit kepada
debitor yang tidak ramah lingkungan mempunyai dampak risiko legal seperti
timbulnya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga terhadap debitor sehingga
cash flow perusahaan kacau karena ada biaya ekstra.

Belajar dari pengalaman masa lalu, disaat krisis ekonomi menghantam
Indonesia, sektor-sektor ekonomi rakyat mampu bertahan dan menopang
perekonomian nasional. Selama masa krisis 1997-1998, persentase rumah
tangga di desa-desa hutan yang menerima pendapatan tunai dari hutan
meningkat dari 23,3% menjadi 32,9%. Namun hingga saat ini ekonomi
kerakyatan masih belum mampu berpacu dengan waktu dan belum mampu bersaing
dengan kepentingan pemodal besar.

Keberpihakan pemerintah dan perbankan harusnya sudah mulai berubah, dari
berada di posisi pengusaha menjadi berada di posisi komunitas lokal.
Melihat permasalahan lebih dalam terhadap kondisi pemiskinan dan
pengangguran, menjadi penting dilakukan. Aksesibilitas (baik transportasi
maupun permodalan) sebagai prasyarat pengembangan ekonomi kerakyatan
harusnya bukan lagi menjadi pernyataan semata. Pemerintah harus
bertanggung gugat terhadap hal tersebut, dikarenakan rakyat telah
melaksanakan kewajibannya terhadap negara.

Juga pemerintah tidak perlu berpasrah diri untuk menyerahkan pengelolaan
kekayaan alam negerinya kepada pemodal asing maupun konglomerat
nasional-lokal. Dengan dalih membangun sarana transportasi, yang
senyatanya malah menghabiskan sumber-sumber kehidupan (termasuk lahan
produktif pangan) komunitas lokal. Saat ini sudah tidak masanya untuk
berpikir tentang pertumbuhan. Pemerataan pembangunan, sebagai amanat
berdirinya negara ini, wajib diterjemahkan pada berbagai aktivitas yang
sedang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara bagi Perbankan, sudah selayaknya berpihak pada kepentingan
ekonomi lokal dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen
lokal, bukan memberikan yang terbaik hanya kepada pengusaha yang bertopeng
kemunafikan. Pengrusakan lingkungan hidup saat ini sebagian juga merupakan
kontribusi dari sektor perbankan yang tidak taat terhadap kebijakan
perbankan, sehingga tetap memberikan pinjaman kepada pengusaha yang sudah
terlalu banyak meminjam dan kepada pengusaha yang melakukan pengrusakan
lingkungan hidup.

Kenyataan saat ini, yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah
Indonesia sendiri. Indonesia sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian
dalam mengatur diri sendiri. Penjajahan melalui kekuatan ekonomi tengah
terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Kalau tidak saat ini yang masih
merasa rakyat Indonesia bangkit, maka bukan tidak mungkin kesengsaraan
berkelanjutan akan tetap dirasakan rakyat Indonesia. [060923]

Friday, September 15, 2006

Dari Monokulturisme Menuju Ecocide

Kelapa sawit saat ini telah menjadi tanaman primadona berbagai pemerintah
daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. 4,7 juta hektar daratan
propinsi ini akan dikembangkan sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit dari
luasan 5,24 juta hektar areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
Sementara hanya seluas 0,61 juta hektar diperuntukkan bagi pengembangan
usaha perkebunan lainnya dan 0,6 juta hektar lagi untuk pengembangan
kegiatan usaha pertanian.

Terbuainya para pemegang kebijakan di propinsi ini pada komoditas kelapa
sawit akibat gencarnya negeri jiran Malaysia mengelola komoditas kelapa
sawit, yang saat ini malah telah mengurangi pembukaan kawasannya untuk
perkebunan kelapa sawit dan beralih kepada pengembangan hutan tanaman.
Sementara Indonesia selalu bercita-cita menjadi yang terdepan dalam
penyedia crude palm oil (CPO) maupun produk hulu dari kelapa sawit.

Monokulturisme, atau disebut sebagai pengembangan komoditi tunggal dalam
kawasan luas di satu wilayah, sepertinya telah mendarah daging di otak
para pelayan publik. Seolah-olah dengan melakukan pengembangan komoditi
tunggal, maka akan menjawab permasalahan aksesibilitas, kesejahteraan dan
layanan publik lainnya.

Bila ingin belajar dari pengalaman masa lalu, terlihat jelas kegagalan
program kelapa sawit di Kaltim. Mulai dari belum tertanamnya areal yang
telah diberikan ijin kebun setelah ditebang habis kayunya, hingga
tergusurnya kawasan kehidupan komunitas lokal akibat pembukaan perkebunan
besar. Belum termasuk dampak lingkungan yang terjadi setelah dibukanya
areal kebun dan pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit. Ecocide atau
pemusnahan massal terhadap sumber kehidupan (ekosistem) mulai terjadi di
beberapa wilayah propinsi ini.

Dalam Rapat Paripurna Ke-7 Sidang Tahunan MPR tanggal 7 Agustus 2003,
pimpinan MPR saat itu menyampaikan bahwa sebagian pemimpin dan rakyat kita
dewasa ini sesungguhnya sedang melakukan ecocide atau membunuh lingkungan
alam, antara lain dengan merusak hampir- hampir total hutan-hutan kita.
Hal ini menunjukkan telah diakuinya kejadian ecocide di negeri ini. Lebih
lanjut disampaikan juga bila tidak segera dihentikan, pada 2020 seluruh
hutan kita akan menjadi padang ilalang dengan segala implikasinya.
Khasanah flora dan fauna Indonesia, termasuk keragaman aneka unggas akan
punah untuk selamanya.

Kejadian akan tetap berulang, walaupun kata telah terucap. Bahkan lebih
menyakitkan disaat sebuah janji diucap saat memulai memegang amanah
jabatan, ternyata tak pernah menjadi ingatan terdalam di otak pelayan
publik negeri ini. Menjadi lupa merupakan sebuah hal yang mudah dilakukan.
Sebagai pelayan publik, mementingkan kepentingan segelintir kelompok dan
membiarkan terjadinya kesengsaraan bagi sebagian besar kelompok komunitas
lokal yang mencoba bertahan berkehidupan diantara alam yang semakin cepat
kehilangan daya dukungnya.

Ketika kemudian wacana biodiesel mengemuka di Indonesia, berlomba-lombalah
kemudian keinginan untuk mengembangkan tanaman jarak pagar, yang kabarnya
akan mampu menggantikan sumber energi yang selama ini. Program jarak-isasi
menjadi trend diantara program sawitisasi. Lahan-lahan produktif komunitas
berganti dengan komoditi tunggal yang menjadi keinginan pemerintah. Krisis
pangan yang pernah terjadi di Yakohimo-Papua, bukan tidak mungkin akan
terjadi di berbagai wilayah propinsi ini. Di saat tak ada lagi lahan untuk
membuka ladang, disaat tergiur dengan komoditi tunggal, disaat itulah
ketahanan ekonomi lokal akan runtuh dengan sangat cepat.

Posisi pemerintah sebagai pelayan publik, saat ini lebih menjadi pelayan
investasi. Keping uang yang seolah dikucurkan oleh investor menjadikan
pemimpin daerah buta mata dan buta hati. Jeritan kebutuhan publik tak lagi
terdengar. Yang diutamakan hanyalah kepentingan investasi yang saat ini
merupakan penjajahan gaya baru yang sesungguhnya telah diskenariokan sejak
Indonesia semakin menguat di tataran internasional beberapa tahun setelah
memerdekakan diri. Pola investasi yang tidak adil bagi Indonesia, telah
menjadi lokomotif lupa kolektif di kalangan pemerintah. Hembusan janji pun
dipandang sebagai sebuah realita, dimana senyatanya tidak pernah ada
investor yang benar-benar berhasil memakmurkan komunitas lokal.

Investasi pengembangan monokultur hanya akan menguntungkan pihak investor.
Sementara komunitas lokal akan mengalami ecocide. Sebuah kondisi yang
difasilitasi oleh pemerintahan saat ini. Hingga kejadian lumpur Lapindo,
bukan tidak mungkin akan terjadi di tanah borneo ini.

Monokulturisme telah menjadi sebuah paham pemerintah semakin menguat atas
dukungan dari kelompok investasi. Belum termasuk dukungan lembaga keuangan
lokal, nasional maupun internasional, yang selalu mengejar perputaran modal
agar membanjirkan keuntungan melimpah bagi kelompoknya.

Mengubah cara pandang berbagai pihak di negeri ini menjadi penting agar
ecocide tidak segera terjadi. Pemusnahan sumber kehidupan rakyat akan
berdampak pada kehancuran negara, dikarenakan yang menjadi pondasi negara
adalah kekuatan rakyat, sebagaimana di saat memerdekakan diri di masa
lalu, Indonesia dibangun atas solidaritas ekonomi dan sosial
kelompok-kelompok rakyat, bukan oleh kelompok kepentingan.

Langkah penting yang harus diambil oleh berbagai pihak di Kaltim adalah
untuk sesegera mungkin mendesak pemerintah agar melakukan refleksi atas
proses pembangunan wilayah ini, menjadikan free-prior informed consent
(persetujuan tanpa paksaan, diinformasikan, didahulukan) sebagai sebuah
alat verifikasi investasi, dan mengakui dan mengutamakan kawasan kelola
rakyat sebagai sumber kehidupan komunitas, serta memperbaiki kualitas
pendidikan, kesehatan dan aksesibilitas ekonomi rakyat.

Ecocide akan semakin cepat terjadi disaat pemerintah lebih berorientasi
pada pengembangan perkebunan besar monokultur daripada mengembangkan
komoditas beragam-lokal yang selama ini telah memberikan kehidupan bagi
komunitas lokal. Pelayanan yang baik kepada rakyat akan memberikan nilai
tambah bagi pemerintah dan akan mempercepat proses pemerataan
kesejahteraan di negeri ini. Bagi pemerintah, saat inilah saat yang tepat
untuk memilih apakah akan menjadi pembunuh ataukah menjadi fasilitator
yang baik bagi publik.

Saturday, September 02, 2006

berharap tetesan embun pagi

tanah ini subur kawan katanya tongkat kayu jadi tanaman air ini segar kawan katanya lempar kail ikan pun datang hutan ini pasar kawan katanya hypermarket pun tak sebanding kehidupan ini menyenangkan kawan katanya tapi tetesan embun pagi ini tak lagi membasah tanah katanya tanah subur terakhir berlapiskan lumpur panas hari kemarin tetesan embun pagi ini tak lagi bisa diharap katanya uap air terakhir telah diberikan hari kemarin tetesan embun pagi ini tak lagi mengaliri dedaunan katanya daun terakhir di hutan telah mengering hari kemarin tetesan embun pagi ini tak lagi beri kesejukan katanya tak ada lagi kehidupan di negeri ini [060902] :: menantikan tetesan embun pagi terakhir
---------
tautan: berharap tetesan embun pagi

hari ini di negeri timpakul

tanah air hutan kehidupan : tidak untuk kalian [060901] :: catatan kecil di negeri opportunist
---------
tautan: hari ini di negeri timpakul

negara di dalam negara

industri ekstraktif di negeri ini, semisal pertambangan, perkebunan besar dan hutan tanaman industri, seolah telah menjadi negara baru. sistem keamanan yang super ketat, bahkan beberapa menggunakan aparat keamanan asing, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan eksklusif. tak banyak yang melihat ini sebagai sebuah permasalahan, apalagi pejabat negeri ini. pertambangan emas di kutai barat telah berakhir dan meninggalkan 7 juta ton tailing di kolam penampungan limbah, yang suatu waktu bisa mengaliri sungai mahakam, yang selama ini menjadi sumber berkehidupan hampir separuh penduduk kalimantan timur. lubang tambang yang dibiarkan membuka, seakan mengisyaratkan bahwa inilah negeri bencana itu. negeri bodoh yang merelakan kekayaan negerinya dibawa pergi dan tak menyisakan apapun. seandainya saya lahir lebih dahulu, mungkin saya akan sampaikan kepada keluarga saya yang membuat peta emas pertambangan itu untuk melakukan hal yang serupa dengan yang terjadi di busang, dimana temuan emas hanya dijadikan sebuah dagelan saham. namun sudahlah, masih banyak kerak bumi ini yang menyediakan sebuah mineral kehormatan. ketika memasuki industri perkebunan besar. aparat keamanan seolah menyatakan bahwa ini batas negara. rakyat dilarang melintas. dengan keping rupiah yang belum habis terkunyah, dinyatakanlah bahwa ini demi keamanan aset nasional. padahal perkebunan itu hanyalah milik seorang cukong yang melahirkan koruptor negeri. bencana kembali tersajikan di meja makan rakyat. satwa pun harus mengemis mencari sarapan pagi. di sebuah perusahaan hutan tanaman industri, yang sebagian sahamnya milik institusi keamanan negara, seolah tak ada manusia lain di dunia ini. hanya milik mereka. keping dollar berbau darah dan berbasahkan air mata rakyat yang dipaksa menyingkir dari periuk nasinya. pembangunan untuk kepentingan segelintir makhluk. pilihan bagi negeri yang terlalu luas ini adalah membagi wilayah kekuasaan, agar jakarta tak lagi menjadi sentral. agar jawa bisa berdiri sendiri menjadi negara merdeka. biarlah kalimantan bergabung menjadi satu kawasan negara. akan lebih baik proses berkehidupan manusia di permukaan bumi ini. ini juga agar tak menjadikan lebih banyak lagi kaum syirik di negeri ini. memuja tak lagi hanya pada tuhan. memuja pada gemerlapnya keping uang. memuja pada kehormatan. memuja pada kebenaran semu.

tak penting negara !

---------
tautan: negara di dalam negara

Friday, September 01, 2006

positif negatif

Saya besar di kalangan organisasi non pemerintah. Saya akrab dengan cara berfikir defisit (deficit -based thinking). Saya mudah melihat semua kenyataan dari sisi negativity. Dan, biasanya seperti narsis, senang bila bisa melihat sisi negatif seseorang, organisasi atau apa saja. (Moenggoro)

Memandang dari satu titik terkadang terhalangi oleh titik lain atau bahkan tak mampu melihat di balik sebuah titik tersebut. Menjadi penting tak hanya menganut positivisme, namun juga menggunakan anti-positivisme, atau mungkin lebih dikatakan dengan berpikir sistemik dan holistik.

Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan (jika ada) antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Anti positivisme berpendapat bahwa dunia kemasyarakatan berbeda dengan dunia fisik alam, dimana masyarakat memiliki aspek yang unik, seperti makna, simbol, norma, nilai-niai yang kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi budaya.

Cara memandang kehidupan tak hanya dari diri pribadi, namun lebih pada komunitas dan kebutuhan generasi mendatang. Selebihnya, mengejar sebuah prestise adalah hal alamiah dalam berkehidupan, namun bukan untuk menuju pada penindasan sesama dalam mengejar kebanggaan individualist.

tak penting positivisme !

---------
tautan: positif negatif

obyektifitas

Media tidak hanya memberi sumbangan moral pada kehidupan tetapi juga media melakukan moralitas tersebut. Oleh sebab itu, media memberitakan dan melaksanakan “aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan”. (AG. Eka Wenats Wuryanta)

Obyektifitas (atau obyektivitas) menjadi penting bagi sebuah media (yang dibaca) publik. Kekacauan pemikiran publik bisa terbangun oleh informasi sebuah media. Sebuah gelitikan dahsyat dibuat oleh Andi Noviriyanti, dalam bukunya "Obyektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan" yang diterbitkan oleh TAKAR Riau. Dari sebuah kekhawatiran beliau saat mewawancara pejabat publik, dimana kemudian sebelumnya telah terpublikasi judul berita keterlibatan illega logging. Pemaknaan publik menjadi berbeda disaat tidak membaca isi berita. Nilai kebenaran yang dipertentangkan dalam sebuah obyektifitas. Kebenaran komunal menjadi sebuah pegangan. Norma dan etika menjadi pembungkusnya. Obyektifitas. Bukan hanya untuk dituliskan dan tidak penting dipertanyakan. Akan lebih baik bila dilakukan.

tak penting obyektifitas !

---------
tautan: obyektifitas

langkah kaki

langkah kaki dalam berkehidupan

---------
tautan: langkah kaki

kekayaan alam dan kemiskinan

Sembilan daerah yang telah ditetapkan menjadi daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Kaltim, pada tahun 2005 telah dapat merealisasikan lifting migas masing-masing sebesar 45,57 juta barel dan 910,07 trillium British Thermal Unit. Dari hasil sumber daya alam migas itu, Kaltin telah menerima dana perimbangan keuangan sebesar Rp.8,26 trilyun, terdiri dari minyak bumi Rp.2,06 trilyun dan gas bumi Rp.6,20 trilyun. (kaltim.go.id) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) di Kaltim terhitung sejak 2001-2005 mencapai Rp28 triliun atau mencapai 98,30 persen dari target Rp28,50 triliun, dan yang sudah mendapatkan persetujuan dan direalisasikan mencapai Rp14,55 triliun atau 50,14 persen. (kaltim.go.id)

Kaltim memang tanah yang berlimpah kekayaan alam. Berlimpah pula kemiskinan di tanah miskin hara ini.

Penduduk Kalimantan terhitung Juni 2005 tercatat sebanyak 12 juta jiwa lebih, sementara Kaltim sendiri sekitar 2,85 juta jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan mengalami peningkatan dari 2,68 % tahun 2003 naik menjadi 2,99 % pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi mencapai 3,65 %. Tahun 2000 penduduk miskin mencapai 393.600 jiwa atau mencapai 16,32 % dari jumlah penduduk. Tahun 2004, angka kemiskinan Kaltim mencapai 318.200 jiwa atau sekitar 11,57 % dari jumlah penduduk yang mencapai 2,7 juta jiwa. Dan thaun 2005, penduduk miskin di Kalimantan Timur sekitar 392 ribu jiwa atau 13 %.(kaltim.go.id [1] [2])

tak penting kekayaan alam !

---------
tautan: kekayaan alam dan kemiskinan

mengejar kehormatan

Seperti kejadian yang dialami xxxx (31), yang merupakan adik anggota Komisi IX DPR .... (detik.com)

Tak nyaman sepertinya bila sebuah berita disajikan tanpa bumbu penyedap rasa. Atribut jabatan ataupun gelar kehormatan, selalu menyertai sebuah berita yang sebenarnya adalah kejadian yang bisa terjadi pada siapa saja. Hanya saja, sebuah berita sederhana akhirnya menjadi sebuah hal yang berbeda setelah dikaitkan dengan status kehormatan seseorang. Kejadian ini akhirnya memolakan pikiran anak negeri agar berlomba mengejar status sosial yang tinggi. Agar dihormati. Hingga gila hormat.

tak penting mengejar kehormatan !

---------
tautan: mengejar kehormatan

gajah kota

Diduga akibat kawasan konservasi gajah di Taman Nasional Pessonilo Riau terbakar, dua gajah tersesat dan masuk kota. Warga pun heboh dan berbondong-bondong untuk melihatnya. (detik.com)

Gajah masuk kota ataukah kota masuk gajah? Hal yang selalu dilihat dari perspektif manusia. Hutan habitat gajah digantikan oleh pemukiman manusia. Bukankah yang sebenarnya manusia yang telah masuk pada wilayah gajah? Hal serupa terjadi di Sebuku-Nunukan. Gajah berada di perkampungan. Berjalan-jalan setelah umbut sawit terasa tak mengenyangkan lagi. Lebih parah, kehadirannya dipandang sebagai gajah borneo. Senyatanya, mereka adalah keturunan gajah yang dikerja-paksakan oleh manusia untuk menarik kayu gelondongan agar dapat menjadi keping emas. Bahkan lembaga konservasi internasional-pun terlalu mengada-ada tentang hal ini. Apalagi institusi teknis konservasi Departemen Kehutanan. Berpikir hanya agar ada keping emas mengalir dalam bentuk proyek.

tak penting menyelamatkan gajah kota !

---------
tautan: gajah kota

transmigrasi orangutan

Temara is set to become the first zoo-born Sumatran orang-utan to be released into the wild in a bid to refresh the gene pool. The species – one of our closest biological relatives – is teetering on the edge of extinction. The transfer will be to the Bukit Tigapuluh National Park in South Sumatra. There are only around 50 orang-utans in the park which has the capacity to take 1,000. The transmigration of 14-year old Temara is an exercise fraught with hazards. Will her hard-wired ancient instincts return to help her adjust to an alien environment where she’ll be battling on her own? Or will she mope, fret and die far from her Western comforts? (IndonesiaNow)

Orangutan. Konsumsi manusia yang telah lelah menjadi manusia. Rehabilitasi dan reintroduksi. Hanya basa-basi agar keping dollar mengalir. Etalase pertunjukan di kebun binatang negara penyumbang keping dollar. Menguasai kawasan tanah negeri. Menggusur komunitas lokal. Mematikan sumber kehidupan anak negeri. Demi seekor orangutan. Orangutan. Obyek penelitian farmasi. Dikorbankan demi nafsu industri pengobatan. Kubur massal terpapar di sela tumbuhan bambu kuning. Paten bagi asing. Hepatitis dan orangutan bagai keping mata uang. Tak terpisahkan. Penyakit yang sengaja disebarkan oleh peneliti. Agar keping dollar memuaskan dahaga. Orangutan. Rumahnya tak lagi pepohonan. Apartemen beton bertingkat dua puluh sembilan. Berlantaikan bongkahan emas hitam. Kolam besar terpapar menjadi penyejuk jiwa. Taman sawit di etalase dapur.

tak penting transmigrasi orangutan !

---------
tautan: transmigrasi orangutan

tracking identitas

Bukan Indonesia sepertinya kalau tidak menjadikan sesuatu sebagai urusannya. Setelah adanya kewajiban daftar bagi pengguna telepon seluler dengan kartu pra-bayar, Pemerintah kembali menginginkan agar setiap pengunjung warung internet (warnet) untuk didata.

Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil mengatakan, banyak kejahatan cyber seperti carding, deface dan terorisme yang dilakukan di warnet. "Setiap pengunjung harus meninggalkan KTP sebelum mengakses layanan internet. Jadi pemilik warnet harus mendata pengunjungnya. Karena kalau tidak, jika terjadi masalah pemilik yang akan dikenai pidana" [detikinet]

Sangat tidak jelas target negeri ini dalam hal pendataan penduduk. Masih belum juga belajar dari perdebatan data kemiskinannya dalam Pidato Negara Kemerdekaan tahun ini. Belum termasuk begitu banyaknya kartu identitas yang dimiliki, mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor dan Kartu Pelajar/Mahasiswa. Namun juga belum bisa menjadikan Pemerintah menjawab secara tepat terhadap jumlah penduduk negeri ini. Lemahnya sistem administrasi kependudukan ini pula yang akhirnya menjadi celah bagi kepentingan asing untuk melakukan intervensi di sektor rakyat maupun sektor pemerintah. Sedikit demi sedikit tanah negeri ini dikuasai oleh pencuri berjas berambut pirang. Penguasaan tanah melalui kepentingan investasi wisata hingga konservasi, pun untuk kepentingan perkebunan besar, pertambangan dan kehutanan. Takkan ada lagi tanah yang tersisa bagi pemilik negeri ini. Seorang kawan berkata, "benar juga jalan yang dipilih oleh para bomber. hanya saja selalu sasarannya berkelit. mungkin mereka sudah punya sistem intelejen yang lebih baik daripada sistem yang digunakan oleh bomber. atau bisa jadi merekalah yang membangun skenario kekacauan di negeri ini."

tak penting tracking identitas !

---------
tautan: tracking identitas